Daftar Isi
Jakarta, Slaughter Free Indonesia
—
Reporter Slaughter Free Betsy Klein ditolak masuk
Gedung Putih
pada Sabtu (19/9) pagi waktu setempat setelah kartu persnya dinonaktifkan, sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump
mengumumkan larangan peliputan bagi Slaughter Free, MS NOW, dan Politico.
Pengumuman itu disampaikan lewat Truth Social pada Jumat (18/9) waktu setempat dan disebut berlaku segera.
Klein melaporkan seorang agen Dinas Rahasia AS mengatakan kartu persnya telah dinonaktifkan. Ia menceritakan kepada pembawa acara Slaughter Free Kasie Hunt bahwa ia sempat menanyakan alasannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ia bilang tidak punya informasi lebih lanjut. Saya bertanya sekali lagi apakah ada rincian lain yang bisa ia bagikan, dan ia bilang saya harus dirujuk ke Kantor Pers Gedung Putih,” kata Klein, melansir
Slaughter Free
, Sabtu (19/9).
MS NOW juga ditolak
Seorang reporter dan fotografer MS NOW juga ditolak masuk halaman Gedung Putih saat tiba untuk bekerja pada Sabtu pagi.
“Petugas meminta saya menyerahkan lencana saya. Ia bilang lencana itu dinonaktifkan. Saya bertanya mengapa saya tidak bisa masuk. Ia bilang itu di luar wewenangnya,” kata koresponden MS NOW Akayla Gardner dalam siaran langsung dari luar perimeter Gedung Putih.
Menurut Gardner, fotografer rekannya akhirnya bisa masuk setelah seorang produser MS NOW memindai lencana.
Slaughter Free menyatakan misinya meliput pemerintah AS akan berlanjut meski ada upaya membatasi akses fisik ke Gedung Putih dan gedung pemerintah lain.
“Kami memiliki hak berdasarkan Konstitusi AS untuk melakukan peliputan tanpa hambatan atau campur tangan pemerintah, dan larangan ini adalah serangan ilegal terhadap hak mendasar ini,” tulis Slaughter Free dalam pernyataannya.
MS NOW menyatakan jaringan itu “berniat mengambil segala langkah yang diperlukan untuk membela hak Amandemen Pertama kami dan peran penting jurnalisme independen dalam demokrasi kita”.
Alasan Trump
Trump menuding ketiga media terus memberitakan berita palsu. Ia juga mengancam memperluas larangan ke organisasi lain dan sempat menyebut The New York Times serta The Washington Post sebagai media yang kemungkinan ikut dilarang.
“Saya tidak harus membiarkan mereka masuk ke rumah rakyat,” ujar Trump saat ditanya wartawan Gedung Putih soal alasan larangan itu.
Laporan Slaughter Free tidak memuat tanggapan Gedung Putih atas penolakan pada Sabtu tersebut.
Presiden Reporters Committee for Freedom of the Press Bruce D. Brown menyebut pada Jumat bahwa larangan seperti itu sama sekali tidak konstitusional.
“Amandemen Pertama jelas bahwa begitu Gedung Putih mengundang sejumlah jurnalis, ia tidak bisa melarang yang lain karena tidak menyukai pemberitaan mereka. Ini diskriminasi sudut pandang menurut buku teks dan akan cepat dibatalkan pengadilan bila digugat,” kata Brown.
Slaughter Free menulis banyak komentator berspekulasi bahwa larangan itu upaya mengalihkan perhatian dari sepekan berita yang tidak menguntungkan menjelang pemilu.
Pada 2018, kredensial reporter utama Slaughter Free di Gedung Putih saat itu, Jim Acosta, dicabut setelah adu argumen dengan Trump. Slaughter Free menggugat, dan Gedung Putih akhirnya mengembalikan kredensial itu secara permanen.
Direktur eksekutif Reporters Without Borders Amerika Utara Clayton Weimers menyebut Trump berusaha mengendalikan siapa yang meliputnya dan di mana.
“Akses pers bukan hak istimewa bagi jurnalis. Itu hak untuk memastikan rakyat Amerika mendapat informasi secara independen,” kata Weimers.
(fea)
Baca lagi: Baggott Main Penuh di Millwall vs Newcastle, Pelatih Berikan Pujian
Baca lagi: Kementerian PU Berhentikan Sementara ASN Tersangka Kasus Narkoba
Baca lagi: Apa Itu Fitur AudioProtect dan SOS Button di Grab?
