Mengapa Hamas Bubarkan Pemerintah di Gaza Setelah 18 Tahun Berkuasa?

Jakarta, Slaughter Free Indonesia

—

Kelompok perlawanan yang selama ini menguasai kota

Jalur Gaza

,

Palestina

, Hamas, menyatakan mundur dari kota tersebut.

Dikutip dari

Reuters

, Hamas mengatakan pada hari Senin (6/7) bahwa mereka telah membubarkan pemerintahan de facto mereka di Gaza dan siap untuk menyerahkannya kepada sekelompok teknokrat Palestina, yang mereka gambarkan sebagai langkah maju dalam rencana yang didukung Amerika Serikat untuk wilayah tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah digempur habis-habisan oleh Israel, AS berinisiatif mendirikan BOP (Board of Peace) untuk membangun kembali Gaza.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa keputusan itu merupakan langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza. “Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza,” katanya.

Keputusan ini disebut membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut. Hamas memimpin pemerintahan di Gaza sejak merebut kendali wilayah tersebut dari faksi Palestina Fatah pada 2007 lewat pemilu legislatif setahun sebelumnya.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri.

Al Farra membubarkan komite tersebut untuk mempermudah transisi administrasi dan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). NCAG merupakan komite teknokrat yang saat ini berbasis di Cairo, Mesir.

Hamas akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya yang berarti “Gerakan Perlawanan Islam”, adalah klompok nasionalis dan Islamis yang berdedikasi untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, dan telah menjadi pemerintah de facto di Jalur Gaza sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007.

Pada 2006 Hamas berhasil meraih 74 dari 132 kursi parlemen, sedangkan Fatah hanya memperoleh 45 kursi.Hasil ini menjadikan Hamas kekuatan politik utama dalam Dewan Legislatif Palestina (PLC).

Selama berkuasa, Hamas menjadi kelompok paling keras dalam menentang Israel. Mereka mengutuk keputusan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mau merebut Gaza City di Jalur Gaza. Hamas menyebut rencana Israel itu sebagai “kejahatan perang”.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan penggunaan istilah “mengontrol” alih-alih “menduduki”, yang menunjukkan bahwa pemerintah Israel berusaha menghindari tanggung jawab hukum “atas konsekuensi kejahatan brutalnya terhadap warga sipil.”

Hamas juga menuduh pemerintah Israel tidak peduli dengan nasib para tawanan di Gaza yang berpotensi menjadi korban jika ada perluasan agresi brutal tersebut.

“Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,” demikian pernyataan Hamas, seperti dikutip

Al Jazeera

.

Hamas melanjutkan, perebutan wilayah ini juga menjelaskan penarikan diri mendadak Israel dari putaran terakhir negosiasi yang padahal nyaris mencapai kesepakatan gencatan senjata.

(imf/bac)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Slaughter Free]

Baca lagi: Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Ritual Injak Kepala Kerbau di Lampung

Baca lagi: KWP dan BNI Salurkan 2.000 Paket Alat Tulis Jelang Tahun Ajaran Baru

Baca lagi: Komparasi JETOUR T1 dan Pesaingnya, Siapa Lebih Mengagumkan?